Senin, 13 Mei 2019

Penjara Sudah Disiapkan untuk Ulama dan Pemimpin Ummat




PA212.net,Para ulama dan pemimpin sudah memberikan contoh di depan melawan kelaliman dan kecurangan.


Mereka melakukan itu semata buat menjaga eksistensi agama dan umat. Mereka tak harapkan apapun dengan itu. Dan mereka takkan jadi apa-apa setelah usai perjuangan.

Sekarang ulama dan pemimpin kita hendak dikriminalisasi. Penjara sudah disiapkan buat mereka.

Saat seperti ini tak boleh umat berpangku tangan, serta tak berikan dukungan dan pertolongan [takhodzul]. Sikap seperti itu adalah sikap khas kaum munafik dan bani israil.

Bani Israil bersikap takhodzul, menurut Ibnu Abbas, adh-Dhohhak dll, lantaran takut pada para durjana penjajah dan kebengisan mereka.

Contohlah para shohabat yang setia pada Rosulullah saw dalam senang dan usah, mudah dan sulit. Rosulullah saw seberangi lautan maka mereka akan menyeberang bersamanya. Rosulullah saw jelajahi sahara maka mereka pun setia bersamanya.

Sikap pengecut takkan memanjangkan umur orang. Sebaliknya sikap berani takkan mempercepat kematian orang. Rahasia keberanian terletak pada kuatnya iman pada takdir. Selalu tawakkal pada Allah Ta'ala.

Lakukan perjuangan. Biarkan tadbir Allah Ta'ala diatas langit berjalan di bumi sesuai dengan kehendak dan kuasa-Nya. Kita sebatas "tirai" dari ketentuan Allah Azza wa Jalla.

Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Thoriq sbb:

أن المقداد بن الأسود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: " اذهب أنت ورَبك فقاتلا إنّا هاهنا قاعدون "، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون.

"Bahwa al-Miqdad bin al-Aswad berkata kepada Nabi saw: "Sesungguhnya kami takkan berkata sebagaimana Bani Israil berkata: "Pergilah engkau bersama Robb-mu lalu berperanglah, sementara kami cukup duduk disini". Akan tetapi kami berkata: "Pergilah engkau dan Robb-mu lalu berperanglah, sesungguhnya kami akan berperang bersamamu."

Hafidin

Sumber :https://www.tarbawia.net/2019/05/penjara-sudah-disiapkan-untuk-ulama-dan.html?m=1

Selasa, 07 Mei 2019

Mengapa ILC TV One Harus Dibuat Mati Suri?

Whoever controls the media, controls the mind
—Jim Morisson—

Jakarta, pa212.net — Naga-naganya rezim pemerintahan Jokowi akan menempuh kembali jalan lama. Jalan gelap yang menjadi catatan kelam dalam sejarah media di Indonesia: Pembredelan!
Sebuah langkah yang diambil para pemimpin tiran dimanapun di seluruh dunia, untuk membungkam kelompok oposisi.
“Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional,” kata Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Jakarta Senin (6/5).
Wiranto menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi terbatas terkait kondisi setelah Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Rapat digelar untuk menyikapi adanya pelanggaran hukum selama dan sesudah pemilu.
Pernyataan Wiranto adalah statemen resmi pertama seorang pejabat tinggi negara, tentang kemungkinan dilakukan langkah keras pemberangusan media.
Langkah yang akan diambil Wiranto ini cukup mengejutkan. Mengingat sebelumnya dengan penuh percaya diri Presiden Jokowi mengaku pemerintah bisa mengontrol dan mengendalikan media massa.
“Kita bisa kendalikan media mainstream, media sosial tidak bisa dikendalikan,” kata Jokowi saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/10/2017).
Jokowi benar, media massa arus utama sejauh ini nyaris bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemilik kerajaan media —merangkap pemilik partai politik— sebagian besar berada di barisan pendukungnya.
Mereka yang masih coba-coba menentang, berhasil ditundukkan melalui berbagai cara. Mulai dari kasus pidana, masalah pajak, maupun tekanan hukum lainnya.
Pemerintah tampaknya meniru gaya yang pernah diterapkan Presiden George W Bush Jr “you’re either with us, or against us.” Kalian bersama kami. Atau melawan kami.
Tidak perlu kaget ketika media massa tidak pernah kritis dan selalu membebek, apapun yang dikatakan pemerintah. Sebaliknya memelintir, mem-framing, dan kalau perlu tidak menayangkan ( black out ) berita dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok oposisi.

Senin, 06 Mei 2019

Direktur IT BPN: KPU ‘merampok’ suara rakyat

Surabaya, pa212.net — Keyakinan memenangkan Pilpres 2019 terus digelorakan oleh tim pemenangan nasional Prabowo – Sandi. Adalah Agus Maksum, Direktur IT BPN, menyampaikan orasinya ketika hadir di acara syukuran kemenangan Prabowo – Sandi di Surabaya, tepatnya, Ahad 5 Mei 2019 di Darmokali 61, Surabaya.
Dalam orasinya, Agus Maksum memaparkan betapa massifnya kecurangan yang terjadi dalam perhitungan Pilpres. Maksum mengistilahkan ada KPU diatas KPU. KPU tak berdaya menghadapi intruder yang mengacak data data yang diupload.
KPU tidak punya kontrol, terus menerus terjadi kesalahan dalam rekapitulasi suara. Bahkan Maksum juga membeberkan pola operasi kecurangan dengan beberapa modus, misalnya entry data tanpa C 1, padahal sejatinya pengisian data suara di kecamatan selalu ada form C 1 nya. Modus lain adalah pengurangan suara Prabowo – Sandi dipindahkan ke suara Jokowi – Makruf Amien, misalnya kalau dapat suara 146, ditulis dalam situng 46, angka 1 yang dihilangkan dimasukkan kepada penambahan suara Jokowi – Makruf Amien, kalau suara Jokowi – Makruf Amien, 53 maka akan menjadi 153.
Pola – pola yang selalu dianggap sebagai human error ini semakin mendelegitimasi kepercayaan rakyat, polanya terlihat bahwa entry data yang dilakukan oleh situng sangat manipulatif, dugaannya rakyat digiring agar berpikiran bahwa kemenangan Jokowi adalah wajar karena sesuai dengan hasil quick count.
Dalam catatanya sebagai direktur IT BPN, Maksum mencatat ada 57.771 TPS yang mengentry data tanpa menggunakan prosedur yang dibenarkan, misalnya harus dilampiri C 1 yang sudah ditandatangani oleh saksi saksi. Ada sekitar 35.532 TPS yang menginput data tanpa dilampiri oleh C 1, Sedang data angka modusnya salah jumlah atau jumlah suara sah lebih banyak dari suara pemilih berjumlah 18.507 TPS.

Bongkar! BPN Peringatkan Kecurangan yang Lebih Bahaya dari Situng KPU


Jakarta, pa212.net — Wakil Direktur IT BPN 02, Vasco Ruseimy, mengungkapkan kecurangan yang berbahaya dan menentukan adalah yang di darat (lapangan), sementara kesalahan-kesalahan di Situng KPU hanyalah ‘decoy’ (umpan) agar perhatian teralihkan.
“Menghitung hari, kita harus lebih fokus, jeli, telaten. Situng hanyalah decoy (pengalihan isu)! Yang berbahaya yang di darat! Kalau yg di darat terbongkar dan ruang gerak mereka terbatas, hanya tersisa DPT siluman sebesar 17,5jt yang sudah kita (BPN -red) laporkan sejak awal. 17,5jt itu 10% – 11%,” ungkap Vasco Ruseimy di akun twitternya (@vasco_ruseimy), Sabtu (4/5/2019).
Hal senada disampaikan ahli statistik Dr. Ardi Wirda Mulia (@awemany).
“Saya harus mengingatkan bahwa ngurusin Situng KPU itu tindakan percuma. Mau ada ratusan ribu salah input di situ tidak akan bisa digunakan untuk tuduhan kecurangan. Karena yang berkekuatan hukum itu adalah keputusan yang berjenjang. Dari kecamatan sampai nasional,” kata @awemany di akun twitternya, Sabtu (4/5/2019).
“Pada saat ini perhitungan suara di tingkat kecamatan harusnya sudah hampir kelar. Di mana kita bisa melihat hasil perhitungan itu agar kita bisa sama-sama periksa? Saya tidak melihat upaya BPN di kubu 02 untuk ini. Padahal ini titik kritisnya,” paparnya.
“Katakanlah kita tidak perlu seluruh Indonesia, tapi Jateng, Jatim, Bali, NTT adalah propinsi yg kritikal terhadap kecurangan. BPN harus memastikan hasil perhitungan suara di sini terkawal baik. Itu kalau beneran pengen menang,” lanjut @awemany.
Sumber: Tarbawia

Senin, 08 April 2019

Senin, 01 April 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyebut Masih ada Kebocoran Pendapatan Pemerintahan Indonesia

PA212.net, Jakarta - Ucapan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa banyak kebocoran anggaran, akhirnya terbukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih ada kebocoran pendapatan pemerintahan Indonesia. Seharusnya total pendapatan mencapai Rp 4.000 triliun, namun kini baru sekitar separuhnya yang diperoleh.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, saat memberikan sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel Semarang.

"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria, Senin (1/4/2019).

Ia menjelaskan, dari perhitungan Litbang KPK, seharusnya ada Rp 4.000 triliun yang diterima tiap tahunnya, tapi pada kenyataannya pendapatan yang diterima sekitar Rp 2.000 triliun.

"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran maka Rp 4000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria.

Salah satu upaya mencegah kebocoran yaitu menggunakan inovasi online agar transparan. Saat ini beberapa daerah sudah bisa memantau online pedanpatan pajak dari Hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

"Untuk Bali bahkan sudah pakai software, sudah otomatis pendapatan yang harusnya 10 persen sudah ke kas daerah. Potensi hilang pendapatan karena selama ini manual, paling efektif yaitu online," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Jawa Tengah digenjot dengan sistem monitoring online yang hari ini mulai diterapkan di 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah setelah sebelumnya diuji coba di 13 daerah.

"Dengan sistem online ini, kebocoran penarikan pajak bisa kita kurangi. Seluruh transaksi pajak baik sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir ini nantinya bisa online semuanya, sehingga akan lebih optimal," kata Ganjar.

"Dari hasil uji coba itu, ternyata sistem penerimaan online pajak daerah membuat peningkatan pendapatan dari sektor pajak meningkat drastis. Untuk itu, hari ini seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menerapkannya," imbuh Dirut Bank Jateng, Supriyatno.

Foto: Basaria Panjaitan

Sumber: Detik 

Andi Arief Menanggapi Pengakuan Penggalangan Polsek-polsek di Jawa Barat

PA212.net, Jakarta - Politikus Demokrat, Andi Arief menanggapi pengakuan  penggalangan polsek-polsek di Jawa Barat agar mendukung Joko Widodo. Ia menilai Kapolri Tito Karnavian pasti tak akan mau dicatat sebagai perusak demokrasi

 "Saya yakin Pak Tito Kapolri tidak akan mau dicatat sejarah sebagai perusak demokrasi," cuit Andi melalui akun Twitternya @AndiArief_, Senin 1 April 2019.

Dia memahami sulit bagi Polri menyikapi soal berita penggalangan memenangkan Jokowi. Sebab, harus memilih antara menyelamatkan Jokowi atau institusi.

"Saya tahu betapa sulitnya Polri menyikapi pengakuan perintah para Kapolres ke Kapolsek memenangkan Pak Jokowi. Di persimpangan jalan menyelamatkan Pak Jokowi atau menyelamatkan institusi," kata Andi.

Sebelumnya, Kapolres Garut Jawa Barat AKBP Budi Satria Wiguna membantah tuduhan yang disampaikan mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan untuk pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dia mengungkapkan, hampir tiap bulan, Polres Garut mengumpulkan para Kapolsek, dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif 2019.

"Itu (tuduhan) tidak mendasar, kalaupun mengumpulkan para kapolsek itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai kapolres untuk mewaspadai berbagai kerawanan saat akan dilaksanakan pilpres dan pileg," ujarnya, Minggu, 31 Maret 2019.

Kemungkinan Rekayasa

Ketua DPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet tak meyakini polisi berpihak dalam Pilpres 2019. Menurutnya, kalau ada pengakuan bisa saja direkayasa.

"Saya enggak yakin polisi berpihak karena doktrinnya jelas, hukumannya jelas. Ya kalau pengakuan itu harus dalam pemeriksaan lagi, seseorang ngaku kan bisa saja rekayasa," kata Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Senin 1 April 2019.

Bamsoet menilai bisa saja ada pernyataan disuruh menggalang. Namun, tetap tak ada buktinya sehingga harus ditelusuri terkait laporan ini.

"Iya, ini kan harus ditelusuri dan diuji kebenarannya dan di polisi punya perangkat namanya propam, barang kali tepatnya mabes polri menerjunkan propam untuk melakukan pemeriksaan apakah laporan itu benar," ujar Bamsoet.

Menurutnya, dalam suasana politik, bisa saja hal itu diciptakan untuk membentur-benturkan dua pihak. Tapi, tetap harus dilihat apakah fakta atau isapan jempol saja.

"Harus diwaspadai praktik-praktik adu domba ini, Islam sama Islam, polisi sama polisi, TNI sama polisi. Ini makin kencang, kita harusnya makin sadar betul yang utamakan kesatuan republik ini."

Sumber: Viva

Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan AM Hendropriyono

PA212.net, Jakarta - Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Hendropriyono menyebut bakal terjadi pertarungan dua ideologi berbeda saat Pemilu 2019, yakni ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah.
"Pak Luhut lebih banyak bisnis sejak berhenti sebagai tentara, Pak Hendro tanpa ada isu khilafah pernah menyakiti umat Islam di Talang Sari Lampung. Saya tidak akan menyimpulkan keduanya anti Islam," tulis Andi Arief di akun Twitter @AndiArief__, Jumat (29/3/2019).

"Sepanjang yang saya tahu, jendral-jendral yang mau berkeringat mendirikan partai sebagai jalan berkuasa dalam era reformasi WIranto, SBY, Prabowo, Sutiyoso tidak ada track record menyakiti umat Islam dan minoritas. Hanya jendral yg menunpang di PDIP yang diskriminatif," sambungnya.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menyebut isu khilafah cuma dijadikan jualan menjelang Pilpres 2019.

 "Jendral Edi Sudrajat saja mau berkeringat mendirikan PKPI. Tentara yang sadar bahwa perjuangan demokrasi butuh alat politik yang tepat. Di saat PKPI mau karam diambil paksa Hendro, isu khilafah kembali jadi jualan," kicaunya.

"Jendral atau sipil yang ingin berkuasa namun tak punya alat politik partai, akan selalu berpikir dan bertindak konspiratif ideologis. Bernyanyi tentang Pancasila dan khilafah adalah cara menyembunyikan kelemahan," tulisnya.

Andi Arief lantas mempertanyakan siapa sebenarnya jenderal yang menciptakan ketegangan beragama di Tanah Air?

"Siapa yang menciptakan ketegangan beragama, jendral berkeringat seperti WIranto, SBY¡ Prabowo, Sutiyoso yang mendirikan Partai atau jendral yang memanfaatkan PDIP dan segelintir aktifis dan tokoh tua Islam moderat gadungan?" Tulisnya.

"Saya tidak percaya jendral modern seperti Tito Karnavian, Budi Gunawan dan Hadi Tjahyanto yang menjabat Kapolri, Ka BIN dan Panglima TNI dalam pengetahuan ideologi. Saya menduga mereka dipaksakan oleh jendral tua yang konspiratif, agar berfihak," imbuhnya.

Andi Arief kemudian menyarankan Luhut Binsar Panjaitan dan Hendropriyono jalan-jalan ke kampung-kampung miskin yang terdapat beribu penderitaan, agar menemukan ideologi sebenarnya.

"Pak Luhut dan Pak Hendro, jalanlah ke kampung-kampung miskin yang beribu penderitaan. Akan ditemukan di sana ada ideologi sebenarnya. Bukan di bawah gorong-gorong atau di atas tangga. Bukan juga ditemukan saat selfi," tulisnya

Sebelumnya, AM Hendropriyono mengklaim, bakal terjadi pertarungan antara dua ideologi berbeda saat Pemilu 2019.

"Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi," tutur Hendropriyono di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan khilafah.

Dirinya meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin yang dipilih pada Pemilu 2019.

"Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar Hendropriyono.

Hendropriyono menjelaskan, selama ini ideologi Pancasila telah membawa kemajuan bagi Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya.

Dirinya mengungkapkan, ideologi khilafah sudah tidak berfungsi sejak abad ke-13, yakni pada tahun 1258.

Menurut Hendropriyono, negara-negara Islam dan Arab sekalipun lebih memilih tata negara kerajaan.

"Tidak ada lagi yang memilih khilafah ini, karena juga secara resmi sudah tidak diikuti, dibubarkan. Itu 1924," paparnya.

"Masa sekarang mau ke sana. Jangan coba-coba. Kita tahu apa yang terjadi di Suriah dan Irak adalah karena coba-coba," jelas Hendropriyono.

Hendropriyono meluncurkan draf buku karyanya yang berjudul Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia.

Dirinya saat ini merupakan guru besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di bidang filsafat.

Sumber: Wartakota

Minggu, 31 Maret 2019

Subuh dan Munajat Akbar

PA212.net, Subuh & Munajat Akbar untuk kemenangan capres dan cawapres hasil ijtima ulama H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ayo Putihkan GBK ... Ayo Putihkan Jakarta...
yang akan di gelar pada Ahad tanggal 7 April 2019 GBK Senayan,

Akhirnya Jendral Gatot Nurmantyo Angkat Bicara Tentang Isu Khilafah Jelang Pilpres


 *Jenderal Gatot: Jangan mau dipecah belah orang-orang yang haus kekuasaan"* !!!!


PA212.net,Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo geram dengan manuver jelang pilpres oleh pihak tertentu yang memprovokasi masyarakat bahwa Pilpres 2019 adalahkali ini yang berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah.

 Hal ini seperti yang disampaikan mantan Kepala BIN AM Hendropiyono seperti diberitakan luas media.
 Provokasi seperti ini yang justru memecah belah negara ini.

 "Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang2 yang haus kekuasaan !!!!" kata Jenderal Gatot melalui akun twitternya hari ini, Jum'at, 29 Maret 2019.

 Jenderal Gatot melampirkan berita merdeka.com yang berjudul "Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah".

 Selain itu, Jenderal Gatot dalam twitnya melampirkan video provokasi dari pihak tertentu.

 Dalam twit lanjutan, Jenderal Gatot melampirkan arsip pernyataan Jenderal Besar AH Nasution yang menegaskan pihak yang mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah PKI.

 Jangan lupakan sejarah, siapa sesungguhnya pihak yang suka memecah belah negara ini!

— Gatot Nurmantyo (@Nurmantyo_Gatot) 29 Maret 2019

Sumber : http://www.portal-islam.id/2019/03/isu-khilafah-jelang-pilpres-jenderal.html