Rabu, 19 September 2018

Jumat, 14 September 2018

Aksi Demo Mahasiswa di depan Istana Negara Di Jakarta Batal, Ini Penyebabnya

pa212.net - Jakarta - Jakarta, Rencana Aksi Demo Mahasiswa Jakarta di DPR RI Jakarta Batal digelar.

Hal ini disampaikan Dewi Nabilla Aliansi BEM PTAI melalui Pers Rilis diterima kepriNews.co.id kamis (13/09/2018) malam.

Dalam keterangan pers mengatakan, Setelah Kita Melakukan Kajian Bersama dengan Teman-teman BEM PTAI Dan Aliansi Mahasiswa Primordial Sejabodetabek. Kita Menyepakati untuk Menunda Aksi Tgl 14 September 2018, Karena Banyak Oknum Yang memanfaatkan Aksi ini”.

Berikut Konferensi Pers Aliansi BEM PTAI Dan Organisasi Primordial Sejabodetabek:

Asslamualaikum wr.wb
Mengundang kpd media cetak maupun media elektronik.
untuk melakukan peliputan Konferensi Pers Aliansi BEM PTAI Dan Organisasi Primordial Sejabodetabek Mengenai Ditunda Nya Aksi Kita.
Hari : Jum’at
Tanggal : 14 September 2018.

Setelah Kita Melakukan Kajian Bersama dengan Teman-teman BEM PTAI Dan Aliansi Mahasiswa Primordial Sejabodetabek

Kita Menyepakati untuk Menunda Aksi Tgl 14 September 2018, Karena Banyak Oknum Yang memanfaatkan Aksi ini Dan teman-teman di daerah juga Menyampaikan Aspirasi Untuk Menunda Aksi karena Mereka Mau ikut Melakukan Aksi Bersama dan Mereka Siap Berangkat Ke Jakarta Makanya Kami Pertimbangkan Aspirasi Mereka. Kami Dari BEM PTAI Dan Aliansi Primordial Sejabodetabek menyampaikan Mohon Maaf Yang Sebesar”Nya Semoga Kita terus Bisa Menyampaikan Aspirasi rakyat Dan Terus Berbuat Untuk Bangsa Yang kita Cintai.

Mengetahui

PRESNAS BEM PTAI

Cecep Hidayat

Koorlap Aksi
Alim Sopian Ritonga
Gading Afrianto
Dewi Nabilla

Wassalamualaikum. Wr. Wb . 

Demo Mahasiswa Ke Istana Negara Batal, Aksi Ke Kemenkeu Jadi

pa212.net - Jakarta - Aksi demonstrasi Mahasiswa di depan Gedung Kementerian Keuangan pada hari ini, Jum'at (14/9/2018) jadi dilakukan mulai sekitar pukul 14.30 WIB dan berlangsung dengan sukses.

Namun aksi demo yang direncanakan berlangsung ba'da Sholat Jum'at ribuan Mahasiswa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Dewan Eksekutif Mahasiswa yang berada dalam naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) dan aliansi Mahasiswa Primordial se-Jabodetabek, akan bergerak menuju Istana Negara dalam aksi unjuk rasa menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Aksi yang akhirnya batal ini didorong oleh keprihatian mahasiswa atas terus melemahnya nilai tukar rupaih terhadap dolar AS.

Dikatakan juga, bahwa kebijakan pemerintah yang telah mencabut subsidi BBM akhirnya berdampak dengan harga kebutuhan bahan pokok, yang makin menyulitkan masyarakat.

Aksi Demo Mahasiswa Di Kemenkeu Jakarta: Stabilkan Ekonomi Atau Lengser!

pa212.net - Jakarta - Simpang siur beredar berita bahwa aksi demonstrasi Mahasiswa di Jakarta batal semua, ternyata info itu salah karena faktanya Mahasiswa di Jakarta saat ini benar-benar jadi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan Jakarta di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jum'at sore (14/9/2018).

Diantara spanduk yang dibawa okeh ribuan Mahasiswa antara lain bertuliskan "Stabilkan Ekonomi Atau Lengser", dan lain-lain sebagai wujud keprihatinan Mahasiswa atas merosotnya kondisi perekonomian Indonesia di era Jokowi dan anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Aksi ini dilakukan oleh berbagai
elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI). Dan diikuti oleh Mahasiswa UI, IPB dan lain-lain.

Serukan Turunkan Jokowi, Mahasiswa Jakarta Akan Long March ke Gedung DPR

PA212.NET - Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Dewan Eksekutif Mahasiswa yang berada dalam naungan Bewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) dan aliansi Mahasiswa Primordial se-Jabodetabek, akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Aksi yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat (14/9) mulai pukul 11.30 WIB, didorong oleh keprihatian mahasiswa atas terus melemahnya nilai tukar rupaih terhadap dolar AS.

“Di tambah lagi dengan pernyataan Mentri Agama yang dengan lantang mengatakan untuk mengurangi volume suara adzan,” kata Presiden Nasional BEM PTAI, Cecep Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Jumat (14/9).

Dikatakan juga, bahwa kebijakan pemerintah yang telah mencabut subsidi BBM akhirnya berdampak dengan harga kebutuhan bahan pokok, yang makin menyulitkan masyarakat.

“Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Cecep, utang pemerintah yang terus membengkak telah mempermalukan bangsa Indonesia.

“Dan yang lebih memalukan lagi pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunannya,” pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini mahasiswan akan melakukan long march dari Gedung Menpora ke Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Adapun tuntutan yang akan disampaikan ke DPR RI adalah sebagai berikut;

  1. Turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan,
  2. Mendesak kementrian terkait untuk membenahi perekonomian Bangsa,
  3. Meminta TNI/POLRI agar tetap menjaga netralitasnya dalam menjaga pilpres 2019,
  4. Copot Lukman Hakim sebagai menteri Agama R.I,
  5. Turunkan Harga BBM,
  6. Stop Impor luar negeri,
  7. Hapus perpres No. 20 thn 2018 tentang TKA.

(ARif R)

Sumber Berita

Kamis, 13 September 2018

Ijtima' Ulama II 16 September 2018, Umat Islam Siap Taati Dan Laksanakan Hasilnya

pa212.net - Jakarta - Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II akan diselenggarakan pada hari Ahad, 16 September 2018 di Jakarta.

Mari kita ikuti dan taati hasil Ijtima' Ulama II terutama terkait dengan pasangan Capres - Cawapres yang akan didukung dan direstui oleh para Ulama.

Begitu keputusan Ijtima' Ulama II sudah keluar, tugas kita adalah melaksanakan perintah dan amanat para ulama termasuk Imam Besar kita Habib Rizieq Shihab.

Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kita berjuang semaksimal mungkin untuk memenangkan paslon Capres - Cawapres pilihan para Ulama dan Habaib yang diputuskan dalam Ijtima' Ulama II.

Senin, 10 September 2018

Kamis, 06 September 2018

Parade Tauhid 1440 H, RECOVERY LOMBOK, Masjid Darussalam, Kota Wisata

Assalamualaikum Saudaraku para Penolong Agama Alloh .....

Tema Besar Parade Tauhid  1440 H kali ini adalah 
Recovery Lombok
"Dengan semangat Berhijrah Kita 1 kan harapan dan peduli sesama" .

Makna Hijrah bukan sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.Hijrah disini lebih bersifat Maknawi yaitu Menyadari sebagai Hamba Yang dhoif dan selalu perlu akan  Kasih sayang Alloh .
Hari ini  tepatnya 1 Muharram 1440 Hijriah, Ummat   menyatakan bahwa Indonesia dalam Kondisi terpuruk, sendi sendi moral berbangsa tergadaikan oleh segerombolan Para Pecundang Negeri , Fundamental Ekonomi mulai  Rapuh .Pada Akhirnya Rakyat Menjerit, dan Ummat Islam mau tidak mau Bangkit menyelamatkan Negerinya,Negeri Para  Mujahid ,Syuhada yang di berkahi Alloh..

Takbir
Shollu Alannaby

S.Ahmad.A,BSA
Koordinatot Paskhal411DarussalamKota Wisata.

Rupiah Kian Anjlok, Tagar #RupiahLongsorJokowiLengser Trending Topic

Makin terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS rupanya mulai direspons masyarakat.

Di media sosial, keluhan masyarakat mulai terlihat. Entah siapa yang memulai, tekanan terhadap rupiah tersebut memunculkan tanda pagar (tagar) 
#RupiahLongsorJokowiLengser

Bahkan, tagar yang langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo itu berada di daftar teratas trending topic Twitter, Rabu (5/9).

Akun twitter @RajaPurwa menuliskan nilai tukar rupiah yang telah mencapai Rp 15.000 bukan dalam kondisi yang baik. 

"Yang bilang negara kita baik-baik saja dgn dollar 15.000 suruh dugem aja sama badak di Taman Safari #KuclukUnlimitted #RupiahLongsorJokowiLengser," cuitnya.

Sementara, akun @RullyMania menyinggung langsung Presiden Jokowi.

"Hanya bisa berkuasa, tapi tidak mampu mengendalikan 
#RupiahLongsorJokowiLengser," kicaunya. 

Akun @CakKhum menulis bagaimana Jokowi yang menuding Perang Dagang 'Biang Kerok' Rupiah Melemah

"Memang paling mudah tunjuk pihak luar untuk jadikan alasan kegagalan.
#RupiahLongsorJokowiLengser
#2019GantiPresiden," ujarnya.

Lalu, akun @MasPresidenBaru menyinggung apa yang terjadi dengan Presiden Soeharto tahun 1998 lalu. 

"Dulu, 20 tahun yg lalu..
Rupiah Longsor Pak Harto Lengser.

Kini, 2018, itu pun bisa terulang..
#RupiahLongsorJokowiLengser
#RupiahLongsorJokowiLengser," cuitnya. 

Akun twitter @babeyadi2 menuliskan kondisi rupiah yang sudah capai Rp 15.000 maka presiden harus mundur. 

"Katanya kalau dollar sudah 15 ribu presiden harus mundur karena melanggar undang undang keuangan bener gk sih? #RupiahLongsorJokowiLengser," tulisnya.[lov] 

Sumber Berita :

Rabu, 05 September 2018

Menteri Rini Mau Jual Pembangkit Listrik Buat Tutup Utang PLN?

pa212.net - Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno berencana menawarkan pembangkit listrik yang telah beroperasi (eksisting) milik PT PLN (Persero) kepada swasta. Rencana ini menyusul surat Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk dua menteri terkait potensi gagal bayar utang.

Rini menjelaskan, dalam proyek listrik 35 ribu MW, PLN mengerjakan pembangkit listrik lebih dari 9 ribu MW. Sementara lebih dari 25 ribu MW dengan skema Independent Power Producer (IPP). Artinya skema IPP, konstruksi maupun pendanaan merupakan tanggungjawab pihak swasta.

"Sebelum 35 ribu MW, total kita punya pembangkit listrik 46 ribu MW. Sebagian IPP, tapi sebagian besar milik PLN. Ini sedang kita lihat, yang efisien akan ditawarkan ke swasta," kata Rini di Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Dalam berinvestasi, Rini menilai, aset berupa pembangkit listrik milik PLN harus terus berjalan secara efisien. "Yang sudah berproduksi listrik dengan harga efisien dan memadai, kalau dijual pun tidak ada masalah. Ini yang sedang kita lihat," tuturnya.

Penawaran kepada investor, menurut Rini dibuka untuk proyek-proyek pembangkit listrik PLN yang sudah berjalan (brownfield). "Yang sudah brownfield, kita mau cari partner untuk mempercepat pembangunan. Kita undang investor, seperti jalan tol, jadi tidak jelek juga kalau kita mau continue on bangun transmisi, dan lainnya," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, saat ini utang PLN yang berasal dari berbagai sumber mencapai Rp 300 triliun. Namun, besaran utang yang dimiliki PLN masih dalam status aman, bahkan PLN memiliki dana pinjaman siaga yang sewaktu-waktu bisa diambil sebesar Rp 30 triliun.

"Utang Rp 300 triliun, selama ini tidak ada kreditur yang mempermasalahkan," kata Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, PLN masih mendapat kepercayaan berutang karena aset yang dimiliki perusahaan cukup besar, yaitu Rp 1.300 triliun dan ekuitasnya Rp 900 triliun.

"Sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu di khawatirkan, kami punya platfom Rp 30 sekian triliun, buat pinjam setiap saat bisa bayar. Kami subsidi tagihan tertunda punya Rp 12 triliun, orang kaya PLN itu," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto melanjutkan, selama tiga tahun terakhir, PLN menambah utang sebanyak Rp 58 triliun. Akan tetapi, PLN juga telah membayar utang masa lalu yang jatuh tempo, dalam periode sama sebesar Rp 71 triliun.

"Selama tiga tahun terakhir ini tambahan utang kita Rp 58 triliun, tapi investasi yang sudah kami bayar itu Rp 71 triliun,‎" kata dia.

Sarwono mengungkapkan, PLN telah memproyeksi pembayaran utang dan bunganya sampai 30 tahun ke depan, agar pembayarannya tepat waktu. Untuk utang jatuh tempo‎ yang telah dibayar pada tahun ini, PLN telah membayar Rp 10 triliun.

"Semua sudah kami bayar. Kami bayar hampir Rp 10 triliun yang global bond, working capital, enggak ada masalah," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Surat Menteri Keuangan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melayangkan surat ke Menteri ‎Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Surat tersebut berisi kekhawatiran tentang kegagalan PT PLN (Persero) ‎membayar utang yang berisiko pada keuangan negara.

Seperti yang dikutip dari surat Menteri Keuangan bernomor‎ S-781/MK.08/2017, soal Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Sri Mulyani menyampaikan lima poin penting yang harus diperhatikan Menteri Rini dan Menteri Jonan.

Pertama mengenai kinerja PLN ditinjau dari sisi keuangan terus mengalami penurunan, seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang‎ tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi.

Hal ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaan walver pada lender PLN, sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN dalam perjanjian pinjaman, untuk menghindari cross default atas pinjaman PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah.

Kedua, terbatasnya internal fund PLN untuk melakukan investasi, dalam melaksanakan penugasan pemerintah berdampak pada ketergantungan PLN dari pinjaman, baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun pinjaman dari lembaga keuangan Internasional.

Ketiga, berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target, adanya kewajiban pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN.

Keempat, Sri Mulyani mengungkapkan, dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PLN berasal dari TTL yang dibayarkan oleh pelangan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan adanya regulasi yang mendorong penurunan harga biaya produksi listrik.

"Selain itu, kami mengharapkan saudara dapat mendorong PLN untk melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang," lanjut Sri Mulyani dalam poin keempat surat tersebut.

Kelima, terkait dengan penugasan program 35 GW, Sri Mulyani berpendapat perlu dilakukan penyesuaian terkait target investasi PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN dalam memenuhi pendanaan investasi cashflow operasi, tingginya outlook debt maturity profile, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Hal ini diperlukan untuk menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan sumber risiko fiskal pemerintah," tutup Sri Mulyani.

Sumber Berita :
Liputan 6

Anggota Fraksi PDIP Dominasi Terlibat Korupsi Massal Di DPRD Malang

pa212.net - Jakarta - Fraksi PDIP mendominasi anggotanya tersangkut korupsi massal di DPRD Kota Malang. Setidaknya ada 9 anggota dari 11 kader yang menduduki kursi wakil rakyat. Posisi kedua, ditempati PKB, Demokrat dan Golkar. Masing-masing 5 kadernya ditetapkan tersangka, sebagian sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.
DPRD Kota Malang memiliki 45 kursi. Dari hasil Pemilu 2014, PDIP memiliki kursi mutlak yakni sebanyak 11 kursi dan mendapatkan jatah Ketua DPRD. PKB dengan 6 kursi menduduki peringkat kedua, disusul Partai Golkar dan Demokrat masing-masing 5 kursi, PAN dan Gerindra yang memiliki masing-masing empat kursi, PKS, PPP, dan Hanura masing-masing tiga kursi, serta Partai NasDem satu kursi.

Hari ini, PDIP mengajukan surat pergantian antar waktu (PAW) untuk empat kadernya yang menjabat anggota DPRD Kota Malang. Satu dari empat orang itu adalah Arief Wicaksono mantan Ketua DPRD yang sudah divonis 5 tahun penjara atas suap pembahasan APBD-perubahan tahun 2015.


Tiga lainnya adalah Abdul Hakim, Suprapto, serta Tri Yudiani yang berstatus terdakwa dengan kasus yang sama. Lima anggota Fraksi PDIP lain menyusul sebagai tersangka baru, mereka Hadi Susanto, Diana Yanti, Erni Farida, Arif Hermanto, Teguh Mulyono.



"Hari ini kami ajukan surat PAW, untuk empat anggota dewan dari PDIP, mereka Arief Wicaksono, Abdul Hakim, Suprapto, dan Tri Yudiani. Untuk lima orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka, masih dalam proses, tetapi mereka sudah mengajukan untuk mengundurkan diri," terang Ketua DPC PDIP Kota Malang I Made Rian pada wartawan di DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Selasa (4/9/2018).


Made mengajukan surat PAW kepada Sekretariat DPRD Kota Malang. Pihaknya berharap proses PAW segera bisa cepat terselesaikan. "Kami ajukan kepada sekwan, prosedurnya 21 hari kerja dari sejak diajukan surat PAW akan keluar," tandas Made.


Dua anggota Fraksi PDIP di DPRD Kota Malang, kini menjadi bagian dari 5 anggota DPRD yang tak tersangkut korupsi massal. Mereka adalah Priyatmoko Oetomo dan Tutuk Hariyani. Kabar diterima detikcom, keduanya kini dalam kondisi sakit, sehingga tak terlihat datang menunaikan tugasnya di DPRD Kota Malang.



KPK baru saja menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ke-22 orang ini diduga merima uang Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.



Berikut identitas 41 wakil rakyat yang korupsi massal termasuk asal partai politik (parpol):



PDIP

1. M Arief Wicaksono
2. Suprapto
3. Abdul Hakim
4. Tri Yudiani
5. Arief Hermanto
6. Teguh Mulyono
7. Diana Yanti
8. Hadi Susanto
9. Erni Farida


Golkar

10. Bambang Sumarto
11. Rahayu Sugiarti
12. Sukarno
13. Choeroel Anwar
14. Ribut Harianto


PKB

15. Zainuddin
16. Sahrawi
17. Imam Fauzi
18. Abdulrachman
19. Mulyanto


Partai Gerindra

20. Salamet
21. Suparno Hadiwibowo
22. Een Ambarsari
23. Teguh Puji Wahyono


Partai Demokrat

24. Wiwik Hendri Astuti
25. Sulik Lestyowati
26. Hery Subiantono
27. Indra Tjahyono
28. Sony Yudiarto


PKS

29. Imam Ghozali
30. Bambang Triyoso
31. Sugianto
32. Afdhal Fauza
33. Choirul Amri


PAN

34. Mohan Katelu
35. Syaiful Rusdi
36. Harun Prasojo


PPP

37. Asia Iriani
38. Syamsul Fajrih
39. Heri Pudji Utami


Partai Hanura

40. Ya'qud Ananda Gudban


Partai NasDem

41. Mohammad Fadli


Sumber: Detik

ayooo Hadiri dan Semarakkan : DEKLARASI PERSAUDARAAN ALUMNI 212 ( PA 212) KOTA DEPOK

Allahuakbar ✊
Allahuakbar ✊
Allahuakbar ✊

Salam sejahtera kami haturkan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa mendapatkan berkah serta kemudahan rizqi dari-Nya, Aamiin ya rabbal 'alamiin


Sehubungan dengan PELAKSANAAN DEKLARASI PA 212 KOTA DEPOK, maka dengan ini kami mengajak dan mengundang seluruh Mujahid dan Mujahidah Alumni 212 Kota Depok serta seluruh Elemen pergerakan Ummat Pada :

Hari             : Ahad
Tanggal      : 16 September 2018
Pukul : 07.00 WIB sd selesai
Lokasi  : Lap. PSP Jl. Abdul Wahab Raya-Sawangan - Depok
Acara : Tabligh Akbar dan Deklarasi PA 212 Kota Depok

Insya Allah akan dihadiri : Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat PA212, Tokoh, Ulama dan pimpinan ormas2 se-kota Depok.


Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Semoga amalan serta ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT, Aamiin ya rabbal 'alamiin


Wassalamu'alikum Wr.  Wb

Hormat Kami,

Ketua Umum PA 212 kota Depok
Muhammad Randi


Sekretaris umum
Hadi Kurniawan


*******

Donasi untuk kegiatan Deklarasi dapat di transfer ke :

BANK MUAMALAT
No.Rek : 325 0008443
An. Su'dah Widhiastuti

Konfirmasi Transfer :

Indra Karim 0878 89908144
Jumiati        0853 13509293a

DONASI MUJAHID/ MUJAHIDAH 212 UNTUK DEKLARASI PA 212 KOTA DEPOK


Assalamu'alikum Wr. Wb.

Allahuakbar

Allahuakbar 

Allahuakbar 

Salam sejahtera kami haturkan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah S.W.T dan senantiasa mendapatkan berkah serta kemudahan rizqi dari-Nya, Amin.

Sehubungan dengan rencana PELAKSANAAN DEKLARASI PA 212 KOTA DEPOK maka  dengan ini kami Panitia pengurus PA 212 kota Depok mengajak seluruh Mujahid dan Mujahidah Alumni 212 Depok serta seluruh Elemen pergerakan masyarakat Perjuangan untuk Ummat

Mari donasikan harta kita yg terbaik untuk ummat. Dalam rangka mensukseskan acara DEKLARASI PA 212 KOTA DEPOK.

DONASI Persaudaraan Alumni 212 kota Depok

BANK MUAMALAT
No.Rek : 325 0008443
An. Su'dah Widhiastuti

DONASI JUGA BISA DALAM BENTUK PRODUK LANGSUNG, MISALNYA DONASI KUE SNACK ATAU LAINNYA

Deklarasi Insya Allah, akan di selenggarakan pada:

Hari Ahad, Tanggal16 September 2018
Lokasi: Lap. PSP Jalan.Abdul Wahab Raya-Sawangan-Depok

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Semoga amalan serta ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alikum Wr. Wb


Ketua PA 212 kota Depok
Muhammad Randi

Sekretaris
Hadi Kurniawan

Jawaban Ustaz Somad Atas Saran Lapor ke Kepolisian

Ancaman dan intimidasi terhadap Ustaz Abdul Somad yang berakibat dibatalkannya rangkaian tausiyah di beberapa daerah, menuai simpati berbagai kalangan. Somad pun disarankan melapor ke polisi agar aksi persekusi tak sebatas direspons lewat 'curahan hati' (curhat) di media sosial.

Mabes Polri telah berulang kali menyarankan Somad membuat laporan ke polisi. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto pada Selasa (3/9), mempersilakan ustaz kondang itu untuk melapor.

"Ya kalau ada ancaman, dipersilakan melaporkan kepada polisi," ujar Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9).

Ia pun mengaku belum menerima laporan karena baru saja kembali ke Tanah Air setelah kunjungannya ke Brunei Darussalam. "Saya baru pulang dari Brunei. Dari hari minggu saya berangkat ke sana bersama pak Kapolri, dan karena ada panggilan, maka baru tadi pagi saya baru pulang dari Brunei," katanya.

Sehari sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menuturkan, polisi akan melakukan penindakan bila intimidasi yang dirasakan Abdul Somad dilaporkan. Pasalnya, untuk menyelidiki pelaku intimidasi, polisi membutuhkan keterangan langsung Abdul Somad.

"Kalau dia tidak lapor maka polisi tidak akan menangani. Nanti kalau misalnya kita minta keterangan tapi beliau tidak datang, kita susah juga kan. Kan diundang untuk diperiksa, diminta keterangan nanti susah," ujar Setyo.

Desakan agar Ustaz Somad melapor ke polisi datang dari para politikus. Politikus PDIP Eddy Kusuma Wijaya menilai, penyelesaian kasus persekusi terhadap Somad lewat jalur hukum bisa mencegah gejolak di masyarakat terhadap spekulasi pihak yang mengancam Somad.

"Sebaiknya Ustaz Somad dia laporan langsung ke polisi. Supaya polisi bisa langsung melakukan penyidikan sehingga membuat terang persoalan itu. Jangan sampai nanti, jadi saling menjelekkan," ujar Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Menurut Eddy, kepolisian wajib menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya. Sebab, ancaman terhadap Somad juga berpotensi memunculkan gejolak di masyarakat.

"Kalau itu berbahaya dan dapat memunculkan gejolak, ya polisi wajib melarang dan wajib mengamankan org yg menerima intimidasi itu. Sebaiknya ustaz Somad lapor ke polisi sehingga bisa dilakukan penyidikan," katanya.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding juga meminta Somad melapor ke polisi. Namun, jika Somad tak melapor, Karding berharap pihak kepolisian bisa bersikap pro aktif

"Paling penting adalah segera dilaporkan kepada polisi," kata Karding.

Ia juga menambahkan, mendukung penuh Ustaz Somad untuk terus berdakwah tanpa rasa takut dan tanpa khawatir. Karding menilai, dakwah Ustaz Somad masih dalam bingkai NKRI.

"Saya mendukung saja, intinya kami dibelakang Pak Ustaz Somad, enggak usah khawatir," imbuh Abdul Kadir.

Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir berharap Ustaz Somad bisa terbuka terkait ancaman dan intimidasi yang dia alami. Menurut Inas, tanpa ada keterbukaan informasi akan menimbulkan masalah baru di masyarakat.

“Sampai saat ini saya belum tahu siapa pelaku persekusi itu. Dari mana dan ormas mana, harus dicek betul atau tidak,” kata Inas saat dihubungi, Selasa (4/9) siang.

Dia menilai, pernyataan Ustaz Somad yang tidak tuntas akan berujung pada praktik pemelintiran informasi bahwa seolah didalangi oleh pemerintah. Hal itu memungkinkan terjadi mengingat situasi saat ini yang cukup sensitif mengenai keagamaan.

Menurut dia, sebagian orang pun justru menjadi curiga kepada Ustaz Somad akan kebenaran pernyataan tersebut. Sebab, pernyataan yang dilakukan melalui media jejaring sosial tidak sepenuhnya diamini publik dan bisa menimbulkan multitafsir.

Beberapa partai dan sejumlah pihak menilai kejadian yang menimpa Ustaz Somad mencederai demokrasi. Namun, bagi Inas belum bisa disebut demikian. Sebab, belum terbukti dan diketahui terkait kebenaran intimidasi serta ancaman yang dialami alumni Universitas Al-Azhar, Mesir itu.

“Pak Ustaz kan banyak rombongannya dan ada yang mengawal juga. Lantas, siapa yang mengintimidasi? Saya menyarankan segera dibuat laporkan ke kepolisian,” kata dia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, munculnya ancaman atau intimidasi yang dirasakan oleh para pendakwah merupakan perjuangan di jalan Allah. Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis mengatakan perjuangan bagi pendakwah bentuknya bermacam-macam.

“Saya melihat cobaan sebagai pendakwah. Nabi saja sampai dilempari, cobaan dakwah macam-macam. Karena sesuatu yang dialami benar belum tentu baik disampaikan masyarakat dan bermanfaat. Oleh karena itu pandai-pandailah kita sebagai ustaz menciptakan kemashalatan masyarakat di tengah media komunikasi yang sangat masif ini,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Selasa (4/9).

Menurutnya, seorang pendakwah juga harus memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. “Saya secara pribadi tidak setuju dan melawan persekusi apalagi penghadangan terhadap dakwah, cuma masyarakat isinya macam-macam maka harus ditegakkan hukum, menjadi ustaz lebih tinggi dari awam yang bisa memahami dinamika sosial,” ucapnya.

Untuk itu, ia meminta para pendakwah tidak menyampaikan kekecawaan dalam hal apapun di media sosial. Apabila merasa mendapat ancaman maka segera melaporkan ke aparat penegak hukum.

“Jika menjadi kiai atau pendakwah curhat di tengah malam kepada Allah jangan curhat di media sosial. Apalagi di tahun politik pandai menjaga stabilitas dan ketentraman masyarakat,” ungkapnya.

Adapun, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulton Fatoni menilai penolakan ceramah Ustaz Somad di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur bukan sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, hal ini banyak terjadi kepada para penceramah dan merupakan cobaan untuk mengajak masyarakat ke jalan kebaikan.

"Yang namanya berdakwah itu mengajak, ada yang mau ada yang tidak. Enak kalau semuanya mau. Makanya seorang pendakwah itu memerlukan kekuatan spiritual, materi dan immateri. Biasa seperti itu," ujar Sulton, Selasa (4/9).

Sulton menjelaskan, berdakwah dan mengajak masyarakat kaitannya dengan masyarakat dan pastinya ada yang mau ada yang tidak. Ada yang mendukung, namun ada juga yang mengganggu. Hal yang terpenting, selama prinsip ustaz atau kiai itu benar, ya harus dihadapi.

"Kalau ada keraguan, tentunya jangan diteruskan. Karena menghadapi tantangan itu bergantung pada seberapa kuat internal diri kita mengatasinya," tuturnya.

Sulton mengungkapkan, penolakan ceramah juga sering dialami oleh para kiai dan ustaz dari kalangan NU. Ada yang dihadang untuk tidak datang, motornya dicuri, panggungnya disantroni hingga roboh. Semua itu merupakan cobaan bagi para penceramah.

Para kiai yang selama ini mengalami penolakan juga dapat mengatasinya dengan cara-cara mereka. Misal, kiai yang pelaku tarekat, tantangannya dihadapi dengan wiridan atau membaca ayat-ayat alquran. Ada kiai yang pendekatannya fikih, dilihat persoalan yang dihadapi ini karena apa, lalu dia tangani.

Lalu ada yang pendekatan sosial budaya. Kiai yang selama ini kuat di ranah ritus budaya masyarakat, tantangan itu biasa dihadapi dengan kekuatan latar belakangnya. Tiba-tiba datang di malam hari dan melakukan komunikasi dengan masyarakat.

"Di NU penyelesaiannya bergantung pada style kiai-nya, kuat karakternya di aspek apa. Jadi ini hal biasa. Kalau menganggap hal ini luar biasa ya berhenti saja jadi pendakwah," kata Sulton.

Respons Ustaz Somad

Ustaz Abdul Somad mengungkapkan, dirinya tidak berencana melaporkan pihak-pihak tertentu yang mengintimidasinya baru-baru ini ke kepolisian. Menurutnya, pelbagai upaya hukum yang pernah dilakukannya hanya berujung ketidakjelasan sejauh ini.

“Tidak (berencana melapor ke polisi). Saya mau tenang saja. Capek. Dugaan persekusi Bali belum selesai-selesai (penanganannya),” kata Ustaz Abdul Somad saat dihubungi, Selasa (4/9).

Kasus yang dimaksudnya adalah kejadian pada 8 Desember 2017 lalu, ketika ratusan simpatisan Laskar Bali menggeruduk hotel tempat dai tersebut menginap di Denpasar. Beberapa hari kemudian, pimpinan organisasi tersebut meminta maaf kepada Ustaz Abdul Somad atas kejadian yang tidak menyenangkan itu.

Walaupun permohonan maaf sudah diterima, pada 11 Desember 2017 sejumlah pihak tetap melaporkan kasus dugaan persekusi tersebut ke kepolisian. Sampai sekarang, kejelasan penyelesaiannya tidak kunjung menemukan titik terang.

Kali ini, alumnus S-1 Universitas al-Azhar (Mesir) itu kembali menerima intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, Ustaz Abdul Somad terpaksa membatalkan rencana ceramahnya pada sejumlah lokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Bagaimanapun, dia enggan menyebut nama kelompok-kelompok yang berupaya menghalang-halangi safari dakwahnya di tiga provinsi itu.

Mubaligh yang lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatra Utara, 41 tahun silam itu menilai, ada jalan yang lebih bijaksana selain jalur hukum untuk ditempuh. Alumnus S-2 Darul Hadits (Maroko) itu memilih untuk tidak melawan balik persekusi yang ada. Dia tidak ingin ada gesekan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam.

“Mengalah saja. Allah ada,” kata peraih anugerah Tokoh Perubahan Republika 2017 itu sembari menutup pembicaraan.


Sumber Berita :

Selasa, 04 September 2018

PDIP Tuduh 25 Juta Data Pemilih Ganda Warisan Pemilu 2009

Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut temuan PKS soal 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres 2019 yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan warisan pemilu 2009 silam.

"Ini kan sisa-sisa [Pemilu] 2009, Pemilu 2009 adalah titik balik demokrasi kita," kata Hasto di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu menuduh perhelatan Pemilu 2009 lalu terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masif untuk meraih kekuasaan.

Diketahui pada Pemilu 2009 lalu, Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono keluar sebagai pemenang kontestasi Pilpres. 

Saat itu, kata Hasto, pihaknya telah menginisiasi pembentukan panitia angket agar DPT tak dijadikan sebagai alat pemenangan bagi kandidat tertentu di Pilpres 2009.

"Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan," ujarnya.

Hasto lantas membandingkan perhelatan Pemilu 2009 dengan 2004 yang berlangsung lebih demokratis. 
Baca Juga:
Gawat! Rupiah Sudah Tembus Rp 15.100 per Dolar AS
Heboh Netizen Bongkar Kelakuan Anies Saat Penutupan Asian Games
UAS Diintimidasi, Ini Pesan Tegas AA Gym buat Aparat

Ia menilai program pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada Pemilu 2004 lebih inklusif dan transparan saat mendata masyarakat secara utuh.

"Saat itu penduduk diberikan stiker, Pendataan yang berkelanjutan, kemudian sistem IT kita, anak-anak bangsa menampilkan sangat baik sampai ke TPS," klaimnya.

Sama dengan Pemilu 2004 lalu, Hasto menegaskan Presiden Jokowi saat ini turut memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Karenanya, perbaikan DPS yang bermasalah turut menjadi perhatian pemerintah agar hak pilih masyarakat terjamin di Pilpres 2019 mendatang.

"Terkait DPT itu kita bekerjasama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma'ruf, mari kita berkerjasama mendorong KPU, agar DPT melindungi hak konstitusional warga negaranya," kata dia.

Hasto pun mengimbau agar pihak yang menemukan kejanggalan soal DPS untuk langsung melaporknnya ke pihak KPU. 8a mengatakan bahwa perbaikan DPS bermasalah harus dilakukan secara partisipatif bersama-sama masyarakat.

"Jadi konteksnya bukan menolak tapi konteksnya perbaiki bersama-sama. Karena secara konstitusi DPT adalah cermin hak rakyat yang berdaulat untuk pemilih dijamin undang-undang," ujarnya.
PDIP Tuduh 25 Juta Data Pemilih Ganda Warisan Pemilu 2009

Sekjen PPKS Mustafa Kamal sebelumnya menyatakan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU.

Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.

"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda dibeberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9). [cnn]

Sumber Data :