Senin, 08 April 2019

Senin, 01 April 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyebut Masih ada Kebocoran Pendapatan Pemerintahan Indonesia

PA212.net, Jakarta - Ucapan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa banyak kebocoran anggaran, akhirnya terbukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih ada kebocoran pendapatan pemerintahan Indonesia. Seharusnya total pendapatan mencapai Rp 4.000 triliun, namun kini baru sekitar separuhnya yang diperoleh.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, saat memberikan sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel Semarang.

"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria, Senin (1/4/2019).

Ia menjelaskan, dari perhitungan Litbang KPK, seharusnya ada Rp 4.000 triliun yang diterima tiap tahunnya, tapi pada kenyataannya pendapatan yang diterima sekitar Rp 2.000 triliun.

"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran maka Rp 4000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria.

Salah satu upaya mencegah kebocoran yaitu menggunakan inovasi online agar transparan. Saat ini beberapa daerah sudah bisa memantau online pedanpatan pajak dari Hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

"Untuk Bali bahkan sudah pakai software, sudah otomatis pendapatan yang harusnya 10 persen sudah ke kas daerah. Potensi hilang pendapatan karena selama ini manual, paling efektif yaitu online," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Jawa Tengah digenjot dengan sistem monitoring online yang hari ini mulai diterapkan di 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah setelah sebelumnya diuji coba di 13 daerah.

"Dengan sistem online ini, kebocoran penarikan pajak bisa kita kurangi. Seluruh transaksi pajak baik sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir ini nantinya bisa online semuanya, sehingga akan lebih optimal," kata Ganjar.

"Dari hasil uji coba itu, ternyata sistem penerimaan online pajak daerah membuat peningkatan pendapatan dari sektor pajak meningkat drastis. Untuk itu, hari ini seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menerapkannya," imbuh Dirut Bank Jateng, Supriyatno.

Foto: Basaria Panjaitan

Sumber: Detik 

Andi Arief Menanggapi Pengakuan Penggalangan Polsek-polsek di Jawa Barat

PA212.net, Jakarta - Politikus Demokrat, Andi Arief menanggapi pengakuan  penggalangan polsek-polsek di Jawa Barat agar mendukung Joko Widodo. Ia menilai Kapolri Tito Karnavian pasti tak akan mau dicatat sebagai perusak demokrasi

 "Saya yakin Pak Tito Kapolri tidak akan mau dicatat sejarah sebagai perusak demokrasi," cuit Andi melalui akun Twitternya @AndiArief_, Senin 1 April 2019.

Dia memahami sulit bagi Polri menyikapi soal berita penggalangan memenangkan Jokowi. Sebab, harus memilih antara menyelamatkan Jokowi atau institusi.

"Saya tahu betapa sulitnya Polri menyikapi pengakuan perintah para Kapolres ke Kapolsek memenangkan Pak Jokowi. Di persimpangan jalan menyelamatkan Pak Jokowi atau menyelamatkan institusi," kata Andi.

Sebelumnya, Kapolres Garut Jawa Barat AKBP Budi Satria Wiguna membantah tuduhan yang disampaikan mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan untuk pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dia mengungkapkan, hampir tiap bulan, Polres Garut mengumpulkan para Kapolsek, dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif 2019.

"Itu (tuduhan) tidak mendasar, kalaupun mengumpulkan para kapolsek itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai kapolres untuk mewaspadai berbagai kerawanan saat akan dilaksanakan pilpres dan pileg," ujarnya, Minggu, 31 Maret 2019.

Kemungkinan Rekayasa

Ketua DPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet tak meyakini polisi berpihak dalam Pilpres 2019. Menurutnya, kalau ada pengakuan bisa saja direkayasa.

"Saya enggak yakin polisi berpihak karena doktrinnya jelas, hukumannya jelas. Ya kalau pengakuan itu harus dalam pemeriksaan lagi, seseorang ngaku kan bisa saja rekayasa," kata Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Senin 1 April 2019.

Bamsoet menilai bisa saja ada pernyataan disuruh menggalang. Namun, tetap tak ada buktinya sehingga harus ditelusuri terkait laporan ini.

"Iya, ini kan harus ditelusuri dan diuji kebenarannya dan di polisi punya perangkat namanya propam, barang kali tepatnya mabes polri menerjunkan propam untuk melakukan pemeriksaan apakah laporan itu benar," ujar Bamsoet.

Menurutnya, dalam suasana politik, bisa saja hal itu diciptakan untuk membentur-benturkan dua pihak. Tapi, tetap harus dilihat apakah fakta atau isapan jempol saja.

"Harus diwaspadai praktik-praktik adu domba ini, Islam sama Islam, polisi sama polisi, TNI sama polisi. Ini makin kencang, kita harusnya makin sadar betul yang utamakan kesatuan republik ini."

Sumber: Viva

Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan AM Hendropriyono

PA212.net, Jakarta - Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Hendropriyono menyebut bakal terjadi pertarungan dua ideologi berbeda saat Pemilu 2019, yakni ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah.
"Pak Luhut lebih banyak bisnis sejak berhenti sebagai tentara, Pak Hendro tanpa ada isu khilafah pernah menyakiti umat Islam di Talang Sari Lampung. Saya tidak akan menyimpulkan keduanya anti Islam," tulis Andi Arief di akun Twitter @AndiArief__, Jumat (29/3/2019).

"Sepanjang yang saya tahu, jendral-jendral yang mau berkeringat mendirikan partai sebagai jalan berkuasa dalam era reformasi WIranto, SBY, Prabowo, Sutiyoso tidak ada track record menyakiti umat Islam dan minoritas. Hanya jendral yg menunpang di PDIP yang diskriminatif," sambungnya.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menyebut isu khilafah cuma dijadikan jualan menjelang Pilpres 2019.

 "Jendral Edi Sudrajat saja mau berkeringat mendirikan PKPI. Tentara yang sadar bahwa perjuangan demokrasi butuh alat politik yang tepat. Di saat PKPI mau karam diambil paksa Hendro, isu khilafah kembali jadi jualan," kicaunya.

"Jendral atau sipil yang ingin berkuasa namun tak punya alat politik partai, akan selalu berpikir dan bertindak konspiratif ideologis. Bernyanyi tentang Pancasila dan khilafah adalah cara menyembunyikan kelemahan," tulisnya.

Andi Arief lantas mempertanyakan siapa sebenarnya jenderal yang menciptakan ketegangan beragama di Tanah Air?

"Siapa yang menciptakan ketegangan beragama, jendral berkeringat seperti WIranto, SBY¡ Prabowo, Sutiyoso yang mendirikan Partai atau jendral yang memanfaatkan PDIP dan segelintir aktifis dan tokoh tua Islam moderat gadungan?" Tulisnya.

"Saya tidak percaya jendral modern seperti Tito Karnavian, Budi Gunawan dan Hadi Tjahyanto yang menjabat Kapolri, Ka BIN dan Panglima TNI dalam pengetahuan ideologi. Saya menduga mereka dipaksakan oleh jendral tua yang konspiratif, agar berfihak," imbuhnya.

Andi Arief kemudian menyarankan Luhut Binsar Panjaitan dan Hendropriyono jalan-jalan ke kampung-kampung miskin yang terdapat beribu penderitaan, agar menemukan ideologi sebenarnya.

"Pak Luhut dan Pak Hendro, jalanlah ke kampung-kampung miskin yang beribu penderitaan. Akan ditemukan di sana ada ideologi sebenarnya. Bukan di bawah gorong-gorong atau di atas tangga. Bukan juga ditemukan saat selfi," tulisnya

Sebelumnya, AM Hendropriyono mengklaim, bakal terjadi pertarungan antara dua ideologi berbeda saat Pemilu 2019.

"Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi," tutur Hendropriyono di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan khilafah.

Dirinya meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin yang dipilih pada Pemilu 2019.

"Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar Hendropriyono.

Hendropriyono menjelaskan, selama ini ideologi Pancasila telah membawa kemajuan bagi Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya.

Dirinya mengungkapkan, ideologi khilafah sudah tidak berfungsi sejak abad ke-13, yakni pada tahun 1258.

Menurut Hendropriyono, negara-negara Islam dan Arab sekalipun lebih memilih tata negara kerajaan.

"Tidak ada lagi yang memilih khilafah ini, karena juga secara resmi sudah tidak diikuti, dibubarkan. Itu 1924," paparnya.

"Masa sekarang mau ke sana. Jangan coba-coba. Kita tahu apa yang terjadi di Suriah dan Irak adalah karena coba-coba," jelas Hendropriyono.

Hendropriyono meluncurkan draf buku karyanya yang berjudul Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia.

Dirinya saat ini merupakan guru besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di bidang filsafat.

Sumber: Wartakota