Senin, 13 Mei 2019

Penjara Sudah Disiapkan untuk Ulama dan Pemimpin Ummat




PA212.net,Para ulama dan pemimpin sudah memberikan contoh di depan melawan kelaliman dan kecurangan.


Mereka melakukan itu semata buat menjaga eksistensi agama dan umat. Mereka tak harapkan apapun dengan itu. Dan mereka takkan jadi apa-apa setelah usai perjuangan.

Sekarang ulama dan pemimpin kita hendak dikriminalisasi. Penjara sudah disiapkan buat mereka.

Saat seperti ini tak boleh umat berpangku tangan, serta tak berikan dukungan dan pertolongan [takhodzul]. Sikap seperti itu adalah sikap khas kaum munafik dan bani israil.

Bani Israil bersikap takhodzul, menurut Ibnu Abbas, adh-Dhohhak dll, lantaran takut pada para durjana penjajah dan kebengisan mereka.

Contohlah para shohabat yang setia pada Rosulullah saw dalam senang dan usah, mudah dan sulit. Rosulullah saw seberangi lautan maka mereka akan menyeberang bersamanya. Rosulullah saw jelajahi sahara maka mereka pun setia bersamanya.

Sikap pengecut takkan memanjangkan umur orang. Sebaliknya sikap berani takkan mempercepat kematian orang. Rahasia keberanian terletak pada kuatnya iman pada takdir. Selalu tawakkal pada Allah Ta'ala.

Lakukan perjuangan. Biarkan tadbir Allah Ta'ala diatas langit berjalan di bumi sesuai dengan kehendak dan kuasa-Nya. Kita sebatas "tirai" dari ketentuan Allah Azza wa Jalla.

Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Thoriq sbb:

أن المقداد بن الأسود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: " اذهب أنت ورَبك فقاتلا إنّا هاهنا قاعدون "، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون.

"Bahwa al-Miqdad bin al-Aswad berkata kepada Nabi saw: "Sesungguhnya kami takkan berkata sebagaimana Bani Israil berkata: "Pergilah engkau bersama Robb-mu lalu berperanglah, sementara kami cukup duduk disini". Akan tetapi kami berkata: "Pergilah engkau dan Robb-mu lalu berperanglah, sesungguhnya kami akan berperang bersamamu."

Hafidin

Sumber :https://www.tarbawia.net/2019/05/penjara-sudah-disiapkan-untuk-ulama-dan.html?m=1

Selasa, 07 Mei 2019

Mengapa ILC TV One Harus Dibuat Mati Suri?

Whoever controls the media, controls the mind
—Jim Morisson—

Jakarta, pa212.net — Naga-naganya rezim pemerintahan Jokowi akan menempuh kembali jalan lama. Jalan gelap yang menjadi catatan kelam dalam sejarah media di Indonesia: Pembredelan!
Sebuah langkah yang diambil para pemimpin tiran dimanapun di seluruh dunia, untuk membungkam kelompok oposisi.
“Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional,” kata Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Jakarta Senin (6/5).
Wiranto menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi terbatas terkait kondisi setelah Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Rapat digelar untuk menyikapi adanya pelanggaran hukum selama dan sesudah pemilu.
Pernyataan Wiranto adalah statemen resmi pertama seorang pejabat tinggi negara, tentang kemungkinan dilakukan langkah keras pemberangusan media.
Langkah yang akan diambil Wiranto ini cukup mengejutkan. Mengingat sebelumnya dengan penuh percaya diri Presiden Jokowi mengaku pemerintah bisa mengontrol dan mengendalikan media massa.
“Kita bisa kendalikan media mainstream, media sosial tidak bisa dikendalikan,” kata Jokowi saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/10/2017).
Jokowi benar, media massa arus utama sejauh ini nyaris bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemilik kerajaan media —merangkap pemilik partai politik— sebagian besar berada di barisan pendukungnya.
Mereka yang masih coba-coba menentang, berhasil ditundukkan melalui berbagai cara. Mulai dari kasus pidana, masalah pajak, maupun tekanan hukum lainnya.
Pemerintah tampaknya meniru gaya yang pernah diterapkan Presiden George W Bush Jr “you’re either with us, or against us.” Kalian bersama kami. Atau melawan kami.
Tidak perlu kaget ketika media massa tidak pernah kritis dan selalu membebek, apapun yang dikatakan pemerintah. Sebaliknya memelintir, mem-framing, dan kalau perlu tidak menayangkan ( black out ) berita dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok oposisi.

Senin, 06 Mei 2019

Direktur IT BPN: KPU ‘merampok’ suara rakyat

Surabaya, pa212.net — Keyakinan memenangkan Pilpres 2019 terus digelorakan oleh tim pemenangan nasional Prabowo – Sandi. Adalah Agus Maksum, Direktur IT BPN, menyampaikan orasinya ketika hadir di acara syukuran kemenangan Prabowo – Sandi di Surabaya, tepatnya, Ahad 5 Mei 2019 di Darmokali 61, Surabaya.
Dalam orasinya, Agus Maksum memaparkan betapa massifnya kecurangan yang terjadi dalam perhitungan Pilpres. Maksum mengistilahkan ada KPU diatas KPU. KPU tak berdaya menghadapi intruder yang mengacak data data yang diupload.
KPU tidak punya kontrol, terus menerus terjadi kesalahan dalam rekapitulasi suara. Bahkan Maksum juga membeberkan pola operasi kecurangan dengan beberapa modus, misalnya entry data tanpa C 1, padahal sejatinya pengisian data suara di kecamatan selalu ada form C 1 nya. Modus lain adalah pengurangan suara Prabowo – Sandi dipindahkan ke suara Jokowi – Makruf Amien, misalnya kalau dapat suara 146, ditulis dalam situng 46, angka 1 yang dihilangkan dimasukkan kepada penambahan suara Jokowi – Makruf Amien, kalau suara Jokowi – Makruf Amien, 53 maka akan menjadi 153.
Pola – pola yang selalu dianggap sebagai human error ini semakin mendelegitimasi kepercayaan rakyat, polanya terlihat bahwa entry data yang dilakukan oleh situng sangat manipulatif, dugaannya rakyat digiring agar berpikiran bahwa kemenangan Jokowi adalah wajar karena sesuai dengan hasil quick count.
Dalam catatanya sebagai direktur IT BPN, Maksum mencatat ada 57.771 TPS yang mengentry data tanpa menggunakan prosedur yang dibenarkan, misalnya harus dilampiri C 1 yang sudah ditandatangani oleh saksi saksi. Ada sekitar 35.532 TPS yang menginput data tanpa dilampiri oleh C 1, Sedang data angka modusnya salah jumlah atau jumlah suara sah lebih banyak dari suara pemilih berjumlah 18.507 TPS.

Bongkar! BPN Peringatkan Kecurangan yang Lebih Bahaya dari Situng KPU


Jakarta, pa212.net — Wakil Direktur IT BPN 02, Vasco Ruseimy, mengungkapkan kecurangan yang berbahaya dan menentukan adalah yang di darat (lapangan), sementara kesalahan-kesalahan di Situng KPU hanyalah ‘decoy’ (umpan) agar perhatian teralihkan.
“Menghitung hari, kita harus lebih fokus, jeli, telaten. Situng hanyalah decoy (pengalihan isu)! Yang berbahaya yang di darat! Kalau yg di darat terbongkar dan ruang gerak mereka terbatas, hanya tersisa DPT siluman sebesar 17,5jt yang sudah kita (BPN -red) laporkan sejak awal. 17,5jt itu 10% – 11%,” ungkap Vasco Ruseimy di akun twitternya (@vasco_ruseimy), Sabtu (4/5/2019).
Hal senada disampaikan ahli statistik Dr. Ardi Wirda Mulia (@awemany).
“Saya harus mengingatkan bahwa ngurusin Situng KPU itu tindakan percuma. Mau ada ratusan ribu salah input di situ tidak akan bisa digunakan untuk tuduhan kecurangan. Karena yang berkekuatan hukum itu adalah keputusan yang berjenjang. Dari kecamatan sampai nasional,” kata @awemany di akun twitternya, Sabtu (4/5/2019).
“Pada saat ini perhitungan suara di tingkat kecamatan harusnya sudah hampir kelar. Di mana kita bisa melihat hasil perhitungan itu agar kita bisa sama-sama periksa? Saya tidak melihat upaya BPN di kubu 02 untuk ini. Padahal ini titik kritisnya,” paparnya.
“Katakanlah kita tidak perlu seluruh Indonesia, tapi Jateng, Jatim, Bali, NTT adalah propinsi yg kritikal terhadap kecurangan. BPN harus memastikan hasil perhitungan suara di sini terkawal baik. Itu kalau beneran pengen menang,” lanjut @awemany.
Sumber: Tarbawia