Selasa, 07 Mei 2019

Mengapa ILC TV One Harus Dibuat Mati Suri?

Whoever controls the media, controls the mind
—Jim Morisson—

Jakarta, pa212.net — Naga-naganya rezim pemerintahan Jokowi akan menempuh kembali jalan lama. Jalan gelap yang menjadi catatan kelam dalam sejarah media di Indonesia: Pembredelan!
Sebuah langkah yang diambil para pemimpin tiran dimanapun di seluruh dunia, untuk membungkam kelompok oposisi.
“Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional,” kata Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Jakarta Senin (6/5).
Wiranto menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi terbatas terkait kondisi setelah Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Rapat digelar untuk menyikapi adanya pelanggaran hukum selama dan sesudah pemilu.
Pernyataan Wiranto adalah statemen resmi pertama seorang pejabat tinggi negara, tentang kemungkinan dilakukan langkah keras pemberangusan media.
Langkah yang akan diambil Wiranto ini cukup mengejutkan. Mengingat sebelumnya dengan penuh percaya diri Presiden Jokowi mengaku pemerintah bisa mengontrol dan mengendalikan media massa.
“Kita bisa kendalikan media mainstream, media sosial tidak bisa dikendalikan,” kata Jokowi saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/10/2017).
Jokowi benar, media massa arus utama sejauh ini nyaris bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemilik kerajaan media —merangkap pemilik partai politik— sebagian besar berada di barisan pendukungnya.
Mereka yang masih coba-coba menentang, berhasil ditundukkan melalui berbagai cara. Mulai dari kasus pidana, masalah pajak, maupun tekanan hukum lainnya.
Pemerintah tampaknya meniru gaya yang pernah diterapkan Presiden George W Bush Jr “you’re either with us, or against us.” Kalian bersama kami. Atau melawan kami.
Tidak perlu kaget ketika media massa tidak pernah kritis dan selalu membebek, apapun yang dikatakan pemerintah. Sebaliknya memelintir, mem-framing, dan kalau perlu tidak menayangkan ( black out ) berita dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok oposisi.